Penolakan KIP/PIP di Bangka

DSC00183

Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil dengan beragam kegiatan terkadang kerap menimbulkan permasalahan dan konflik bagi para nelayan dan masyarakat sekitar maupun perusahaan yang bergerak dibidang tambang, hal tersebut diakibatkan adanya benturan kepentingan, seiring dengan kebutuhan hidup serta  kepentingan bisnis dan pendapatan asli daerah seperti  adanya pengajuan investasi yang kerap dibangun di wilayah pesisir, contohnya reklamasi pantai, ataupun usaha penambangan yang pada akhirnya berpengaruh pada kelestarian ekosistem yang ada di pesisir pantai.

 

Kondisi tersebut diatas sering terjadi benturan kepentingan antara nelayan, masyarakat penambang serta perusahaan penambang dan terkadang tidak menemukan titik temu yang pada akhirnya berujung terjadinya bentrok fisik dan menimbulkan korban.

Merujuk pada UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dimana pemanfaatannya benar-benar sesuai dengan zonasi dan tata ruang yang telah ditetapkan penggunaannya.

Bercemin pada permasalahan yang terjadi di pantai Matras Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Maraknya aktifitas KIP yang begitu luas yang dilakukan secara legal serta PIP illegal yang akhirnya sangat meresahkan masyarakat nelayan, Karena berdampak pada rusaknya Ekosistem Laut, menurunnya jumlah tangkapan ikan, Akabit tercemarnya wilayah laut , menyempitnya alur tangkapan ikan, dan semakin terpuruknya perekonomian masyarakat nelayan.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan bahwa sepanjang Pantai Matras sampai Pesaren ditemukan PIP illegal, namun yang menjadi keprihatinan masyarakat yaitu tidak adanya tindakan tegas dari aparat setempat atas hadirnya PIP Ilegal tersebut.

Aktifitas pertambangan tersebut menyebabkan masyarakat nelayan semakin menderita karena selama ini masyarakat menjadikan wilayah pesisir tersebut untuk mencari Nafkah, Namun Rusak oleh akibat Aktifitas Penambangan. dengan adanya polemik ini masyarakat merasakan bahwa Negara belum hadir ditengah masyarakat untuk mengatasi dan mencari solusi upaya terbaik sehingga tidak lagi terjadi konflik dan benturan kepentingan.

Semoga kiranya pemerintah benar-benar memperhatikan dampak tambang timah dan pengaruhnya terhadap lingkungan sosiokultural serta terjalinnya harmonisasi terhadap semua pihak yang berkepentingan dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada umumnya dan di pantai Matras maupun di wilayah sungai Liat Kabupaten Bangka pada khususnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi (Ke dua dari kanan) saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Pantai Matras, Sungailiat, Bangka, Babel. Atas Pengaduan LKPI. Jumat (27/11/2020)

Komisi IV DPR RI Sesalkan Penambangan Timah Ilegal di Pantai Matras Sungailiat

Laporan Lembaga Kelautan dan perikanan Indonesia (LKPI) Terkait Aktifitas Penolakan Penambangan Timah Oleh KIP Ilegal yang tidak melakukan sosialisasi Penambangan secara Baik kepada Masyarakat Terdampak aktifitas Penambangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang MINERBA serta Kehadiran KIP/PIP Ilegal yang telah Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Pesisir di Pantai Matras dan sekitarnya Kini mendapat Perhatian Khusus dari Pemerintah.

Komisi IV DPR RI bersama Tim Dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Tim Kementerian Lingkugan Hidup dan Kehutanan,Kemenko Polhukam dan DPD RI  yang  di damping oleh Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Pusat, terjun langsung ke Lokasi Penambangan Timah di Daerah Matras sampai Pesaren di Kabupaten Bangka secara Bergantian Sejak Bulan Agustus sampai November 2020.

Hasil Koordinasi dari Kunjungan Kemenko Polhukam Sebanyak dua Kali Telah ditandai dengan diterbitkannya surat dari  Menko Polhukam yang ditunukan kepada Gubernur dan Kapolda Babel Terkait Penolakan Masyarakat terhadap aktifitas Penambangan, Namun hingga kini surat Menko Tersebut tidak mendapat jawaban dan tindak lanjut dari Gubernur dan Kapolda Babel.

jn,

Pada Kesempatan Terpisah disela Kunjungan Kerja DPR RI Kelapangan, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menyesalkan atas adanya kasus Penambangan Timah Ilegal Oleh Pihak PT. TIMAH yang berada di Perairan pantai matras sungailiat kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung dan sekitarnya, Pasalnya dengan adanya aktifitas Penambangan Timah Ilegal di pantai Matras Menimbulkan hilang nya mata pencaharian Masyarakat Bangka yang sebagia besar berprofesi sebagai Nelayan Khusus nya di daerah Pesisir Pantai.

Nah ini jika dibiarkan dalam jangka Panjang bisa menimbulkan Konflik antara Nelayan dengan Penambang. Pertambangan itu diperbolehkan asal tetap memprioritaskan kaidah-kaidah lingkungan dan sosial, dengan tidak membunuh ekonomi masyarakat setempat,” Ujar Dedi saat Memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Ke Pantai Matras Sungailiat,Bangka (Jum’at,27/11/2020).

Dedi Mulyadi sebagai Wk.Komisi IV DPR RI Turut Menyesalkan sikap Gubernur Babel selaku Otoritas yang memberikan izin dikeluarkannya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tanpa melihat dampak Lingkungan yang akan terjadi. Dirinya turut mendesak kepada Gubernur Babel untuk melakukan evaluasi terhadap izin yang sudah diberikan dan evaluasi terhadap AMDAL, agar kebijakan tersebut tidak lagi menuai Konflik.

Yang saya sesal kan itu kenapa sih AMDAL-nya dikeluarkan, kenapa izin itu diberikan tanpa melihat analisis dampak lingkungan yang akan terjadi, saya minta pertambangan tersebut untuk sementara karna dalam jangka panjang ini akan menimbulkan bahaya. Kan tidak mungkin Aparat terus benturan dengan Masyarakat,” Jelas Dedi.

Lebih lanjut Dedi Juga Mendesak kepada Direktorat Jendral Penegakan Humum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (GAKKUM KLHK) Sebagai Pihak yang memiliki Otoritas melakukan Penyelidikan serta penindakan terhadap Pelanggaran Lingkungan untuk segera memberikan analisis terkait kelengkapan izin, zonasi, hingga Koordinat Kapal Isap Produksi (KIP).

Kemudia kepada Dirjen Gakkum KLHK (Drs.Rasio Ridho Sani) Juga harus memberikan Analisis dalam waktu 5 hari sampai dengan Hari Selasa (1/12/2020) setelah itu harus melakukan tindakan kalau ada Pelangaran Hukum, tidak boleh kegiatan Tambang itu terjadi konflik berlama-lama. Harus dibicarakan secara bersama agar Nelayan bisa Makan dan mencari ikan dan tetap hidup dengan sejahtera Serta Aparat tidak perlu capek jagain Masyarakat.’’ Ungkap Dedi Wk.Komisi IV DPR RI.

Terakhir Dedi memastikan dalam waktu dekat Komisi IV DPR RI akan Memanggil Gubernur Babel,Bupati Bangka dan direksi PT TIMAH  untuk bersama sama menyelesaikan Masalah penambangan Timah Ilegal, “Pertambangan boleh berjalan, Namun Masyarakat harus tetap hidup dan sejahtera” Ujar Dedi

Pada kesempatan yang sama Dirjen Gakkum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan terkait khasus Penambangan Timah tersebut nantinya akan mempelajari  seluruh dokumen Perizinan, termaksud Penerbitannya. Dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi Pihak PT.TIMAH. “Kami akan dalami ini tentu ada beberapa Instrumen Hukum, Sanksi, maupun Pidanan yang bisa kami terapkan”. Jelasnya

Gubernur Sebagai Pemberi Izin wajib jadi Pengawas / Mengawasi (Izin Lingkungan), apabila dalam pengawasan nya ditemukan ketidak Patuhan Wajib diberikan Sanksi / diberhentikan. Amdal diterbitkan oleh Gubernur sebagai Pemerintah Provinsi Berwenang memberi sanksi atau menindak sekalipun meberhentikan kegitan KIP” Ungkap Dirjen Gakkum KLHK Rasio Ridho Sani.

Tetap ada prosedur yang harus kami ikuti dalam penanganan masalah seperti ini, Banyak Khasus-Khasus yang Kami tangani, Kami datang kesini, Bentuk Keseriusan kami. Melakukan Upaya-upaya penganan persoalan seperti ini” Tutup Rasio Ridho Sani.

Nelayan Matras sampai Pesaren melakukan aksi Penolakan Terhadap KIP yang beroprasi di wilayah Pantai Matras, Sungailiat dan sekitarnya. Masyarakat Meminta agar Pemerintah dan Aparat terkait menghentikan Aktifitas KIP tersebut, Pasalnya dengan beroprasinya KIP, maka mata Pencaharian Masyarakat Sebagai Nelayan akan Menghilang.

Ratusan Nelayan Matras sampai dengan Pesaren yang bergabung di pantai Matras tanggal 27 November 2020, diwakili oleh Ngikiw (Ketua Nelayan) menyampaikan di TV Parlemen “kalau Pak Jokowi Melihat ini pasti beliau pun Menagis” Ungkapnya. hal ini diungkap kan karena Kegiatan KIP sangat berdampak dan merugikan para Nelayan.

Kedatangan Pihak Komisi IV DPR RI bersama Tim dari Gakkum KLHK ke Pantai Matras diduga karena ketidak pedulian Pemda Daerah terhadap Nelayan.

DR.Ayub Faidiban, SH, MBA memberi arahan kepada Masyarakat Nelayan yang berkumpul di Pantai Matras, Dalam arahan tersebut Ayub Faidiban Menekan kan bahwa Nelayan tidak boleh membuat hal-hal yang akan menimbulkan anarkisme dan berdampak pada Masyarakat Nelayan sendiri “Kita juga harus ikut mendukung dan mendoakan mereka, jangan sampai kita terpancing dengan emosional kita yang akan berakibat merugikan kita (Nelayan), jagan sampai kita emosional walau hati panas tapi kepala harus dingin untuk menyelesaikan masalah ini ” Tegas Pak Ayub.

saya bangga kepada Nigkiw sebagai perwakilan Nelayan Matras Sampai Pesaren yang sangat baik menyampaikan permasalahan disini, Kita harus Optimis dan Bersyukur karna ini satu langkah awal bagi nelayan” ucap pak ayub. “mari kita sama-sama lihat pihak Komisi IV yang sangat Support kepada Nelayan sampai Pergi ke KIP dilaut” Lanjutnya.

Pak dedi (Wk.Komisi I DPR RI) sudah meminta Dirjen Gakkum (Rasio Ridho Sani ) untuk menyelesaikan masalah ini dalam 5 hari terhitung dari kunker tanggal 27/11/2020 sampai dengan hari selasa tanggal 1/12/2020, Karna pak Dirjen Mengatakan Birokrasi harus berjalan dan dia harus mengecek AMDAL dan Lain nya jangan sampai salah, tapi kita harus percaya apa yang tadi sudah dilihat oleh Pihak Komisi IV DPR RI dan Gakkum KLHK cepat atau Lambat akan selesai, untuk itu jangan kita berdemo dan melakukan hal hal yang Mengecewakan Kita sendiri, sekali lagi saya pertegas Pasti akan selesai”  Tegas Direktur Eksekutif LKPI (DR.Ayub Faidiban SH, MBA).

Tindak lanjut dari kunjungan Komisi IV DPR RI tersebut secara Terpisah telah dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPR RI, Dirjen Penegakan Hukum KLHK dan Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan (3/12/2020) . Hasil RDP tersebut telah menghasilkan Kajian awal tentang Perizinan Tambang Pasir yang tidak Prosedural di Bangka Belitung sesuai dengan pengaduan LKPI Pusat terkait penolakan aktifitas Penambangan di seluruh Bangka belitungdan telah di bentuk tim Khusus untuk melakukan pengumpulan bahan dan keterangan Lebih lanjut dilokasi dalam waktu dekat sebelum dilakukanya  Eksekusi dari Pemerintah Pusat. Ada pun 5 point yang di simpulkan/diputuskan pada RDP tersebut mengenai pengerusakan Ekosistem akibat KIP/PIP :

KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Daerah c.q. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Bangka, dan Bupati Bangka Barat untuk melakukan penghentian kegiatan operasional Kapal Isap Produksi (KIP) di perairan Pulau Bangka, terutama Perairan Air Kantung, Perairan Pantai Matras, Perairan Pantai Muntok, dan perairan lainnya yang dilakukan oleh PT Timah Tbk. dan mitra kerjanya serta perusahaan lainnya, yang terbukti berdampak kerusakan lingkungan ekosistem perairan dan merugikan masyarakat/nelayan sekitar, sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan operasional Kapal Isap Produksi (KIP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terindikasi melakukan tindak pidana perusakan lingkungan ekosistem perairan, sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah Daerah c.q. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Bangka, dan Bupati Bangka Barat untuk saling berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pembangunan break water dan menyelesaikan permasalahan kerusakan lingkungan berupa sedimentasi pasir laut di muara Air Kantung dan Perairan Muntok akibat kegiatan operasional Kapal Isap Produksi (KIP) penambangan timah di Pantai Sungai Liat, Kabupaten Bangka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Komisi IV DPR RI meminta Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan evaluasi terhadap pemberian izin lingkungan kegiatan penambangan timah di seluruh Kepulauan Bangka Belitung, terutama di Perairan Pantai Matras di Kabupaten Bangka yang merupakan daerah pariwisata dan Perairan Pantai Muntok di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan daerah perairan budi daya. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan revisi Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk melakukan evaluasi atas kinerja PT Timah Tbk. terkait laporan keuangan yang menunjukkan kerugian perusahaan selama 2 (dua) tahun berturut-turut serta permasalahan lingkungan dan sosial dengan masyarakat/nelayan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI sepakat untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) mengenai Kerusakan Lingkungan dan Sosial.

Comments are closed.